SBY's Cartoon/matanews
Wacana pemindahan Ibukota negara dari Jakarta, memang masih kembang kempis. Namun perlahan, banyak pihak mulai mengambil ancang-ancang, termasuk kalangan DPR akan membentuk kaukus lintas fraksi, guna mengkaji dan menyiapkan RUU Pemindahan Ibukota.
Presiden SBY sendiri nampaknya akan berupaya untuk merealisasikan keputusan pemindahan Ibukota negara dari Jakarta, yang semakin hari tidak lagi nyaman akibat bercampurnya kegiatan bisnis dan pemerintahan. Sementara infrastruktur dan daya tampung Jakarta tidak lagi memadai bahkan tidak manusiawi.
Tentu saja tidak mudah merealisasikan pemindahan ibukota negara, terutama penyediaan puluhan hingga ratusan ribu hektar lahan guna membangun infrastuktur modern, termasuk aspek perpindahan manusia, koordinasi dan administrasi.
“Yang jelas, Presiden SBY kini sebenarnya bercita-cita merealisasikan pemindahan ibukota dari Jakarta. Dia ingin Ibukota negara yang baru nanti sebagai legacy-nya, ketika meninggalkan kursi kepresidenan,” tandas sumbermatanews.com.
Konon katanya, ada semacam perdamaian atau kalau tidak disebut deal antara Cikeas dengan pihak Cendana. Dimana pihak Cendana yang dulu sempat menyiapkan dan membebaskan sekitar 33 ribu hektar lahan di wilayah Jonggol, Jawa Barat, bersedia “menyerahkan”, dengan imbalan tertentu.
Selama ini, lahan tersebut tidak berfungsi bahkan seolah menjadi lahan mati. Tapi sas-susnya, Presiden SBY sendiri sudah bersedia dengan win-win solution dengan pihak Cendana.
Sementara itu, kelompok usaha Bakrie milik Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical, seolah mengendus atau mungkin juga menjadi bagian deal Cendana-Cikeas, sehingga sekarang Bakrieland, anak usaha Grup Bakrie, sangat agresif membeli lahan di wilayah Jonggol.
Terlepas dari adanya deal Cendana-Cikeas dengan sokongan Ical untuk proyek pemindahan Ibukota negara, tapi yang menjadi pertanyaan, apakah pemindahan menjadi solusi mengatasi semrawut dan banyaknya penyakit sosial serta bobroknya koordinasi pemerintahan, termasuk suburnya KKN.
Atau jangan-jangan, memindahkan ibukota negara sama saja dengan memindahkan berbagai persoalan di tempat yang baru, tanpa diikuti perubahan mental dan budaya korup secara mendasar.(*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar